Jakarta — Persentase penduduk miskin Indonesia kembali mengalami penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 8,07 persen.
Jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Angka tersebut berkurang 0,43 juta orang dibandingkan September 2025 dan berkurang 0,92 juta orang dibandingkan Maret 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjadi salah satu rujukan utama atas data tersebut. BPS mencatat kemiskinan perkotaan turun dari 6,60 persen pada September 2025 menjadi 6,34 persen pada Maret 2026.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 10,72 persen menjadi 10,67 persen dalam periode yang sama.
Penurunan kemiskinan tersebut berlangsung ketika pemerintah Presiden Prabowo memperluas berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026 mengatakan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang menurutnya termasuk salah satu yang terkuat di dunia.
Pemerintah juga terus mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas yang tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dikaitkan dengan penguatan ekonomi lokal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya melaporkan kepada Presiden hasil survei independen DEN mengenai pelaksanaan MBG di 800 titik. Survei tersebut menunjukkan adanya dampak positif program terhadap UMKM dan terbentuknya ekosistem ekonomi baru di daerah.
"Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional," ujar Luhut saat menyampaikan laporan kepada Presiden.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan MBG, khususnya manfaat yang dirasakan anak-anak di wilayah pedesaan dan terpencil.
"Itu anak sekolah di desa-desa terpencil, Pak. Makan pagi, makan siang juga tidak, Pak. Tapi dengan adanya MBG, program Pak Prabowo ini, ini luar biasa, Pak," ujar Mulyadi dalam pertemuan dengan Presiden pada Juli 2026.
Selain perlindungan sosial, pemerintah juga mengarahkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Penurunan kemiskinan menjadi sinyal positif bagi pemerintah, tetapi angka tersebut belum berarti persoalan kemiskinan telah selesai. Masih terdapat 22,93 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2026.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi, program sosial, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta program pangan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Data BPS tersebut memberikan gambaran bahwa indikator kemiskinan bergerak positif, sementara pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menjaga tren tersebut dan memastikan manfaat pembangunan semakin merata.
Penulis: Calvin