Jakarta — Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Data tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026.
BPS mencatat ekonomi Indonesia juga tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 ditopang oleh sejumlah sektor ekonomi. Dari sisi produksi, sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81 persen secara tahunan.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan. Sementara secara kuartalan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan 12,26 persen.
Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat ketahanan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan berbagai kebijakan prioritas Presiden.
"Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas," ujar Haryo dalam keterangan Kemenko Perekonomian, 19 Agustus 2026.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan penurunan tingkat kemiskinan. BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya beli.
Pemerintah menempatkan transformasi sektor strategis, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguatan investasi, serta reformasi BUMN sebagai bagian dari agenda ekonomi pemerintahan Prabowo.
Dengan pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II dan 5,45 persen pada semester I 2026, pemerintah memiliki modal untuk melanjutkan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada penguatan kemandirian dan penciptaan sumber pertumbuhan baru.
Penulis: Calvin